SINERGI INSTRUMEN KEKUATAN MARITIM INDONESIA MENGHADAPI KLAIM CINA ATAS LAUT CINA SELATAN
(1) Universitas Pertahanan
(2) Universitas Pertahanan
(3) Universitas Pertahanan
(*) Corresponding Author
Abstract
Indonesia bukan salah satu negara claimant, tetapi provokasi Cina melalui kapal nelayan yang dikawal oleh kapal Chinese Coast Guard telah melanggar hak berdaulat Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS) yang berpotongan dengan Nine Dashed Line (NDL).
Sampai saat ini sinergi antar instrumen kekuatan maritim Indonesia untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di LCS masih terlihat lemah, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sinergi instrumen kekuatan yang berwenang pada domain maritim Indonesia dalam menghadapi Klaim Cina atas LCS. Analisa sinergi dilihat dari tiga aspek yaitu perspektif, kebijakan, dan Rules Of Engangement (ROE) yang diterapkan pada operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian secara mendalam, dengan teknik analisa Soft System Methodology untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan perbandingan sistem berpikir dan dunia nyata secara terstruktur, dan dibantu dengan NVivo untuk proses triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan instrumen kekuatan maritim di Indonesia belum memiliki perspektif yang selaras terhadap NDL. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dari pembuat kebijakan dan turunan strategi dari pembuat strategi Pemerintah Republik Indonesia belum diharmonisasi, sehingga ROE pada level operasional yang tepat untuk menghadapi provokasi Cina atas LCS belum dirumuskan dengan menyesuaikan antara wewenang dengan kapabilitas instrumen. Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa sinergi instrumen kekuatan maritim Indonesia masih perlu dioptimalkan untuk menghadapi Klaim Cina atas wilayah yurisdiksi Indonesia di LCS.
Kata Kunci: Sinergi, Instrumen Kekuatan Maritim, Nine Dashed Line, Laut Cina Selatan, Hak Berdaulat
Full Text:
PDFReferences
Referensi
Buku dan Jurnal
Bandur, A. 2016. Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Graves, Sue. 2008. Synergies Between Bilateral and Multilateral Activities. Copenhagen: Ministry of Foreign Affairs of Denmark.
Wiranto, Surya. 2016. Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum
Internasional. Yogyakarta: Leutika Prio.
Susmoro, Harjo. 2017. Dibalik Penamaan Laut Natuna Utara. Jakarta:
Pushidrosal.
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan
Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP Negara
Republik Indonesia
Sumber Lainnya
Wiranto, S. (2017). Bahan Ajar: Case Study: Managing Potential Conflict in The South China Sea. Bogor: Universitas Pertahanan.
DOI: https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.399
Copyright (c) 2018 Jurnal Pertahanan & Bela Negara
INDEXED BY:
Office Address:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Republic of Indonesia Defense University
Jl. Salemba Raya No.14, Paseban,Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10440, Indonesia
Email: jurnal.unhan@idu.ac.id
Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
View Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Stats