ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEPARATISME PAPUA

Firman Noor

Abstract


- Era reformasi telah menandai babak baru dalam hal paradigma dan sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap salah satu wilayah terpenting dalam NKRI yakni Papua. Berbeda dari anggapan banyak kalangan mengenai sikap tidak peduli Pemerintah RI, beberapa kebijakan di tanah Papua saat ini justru memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memelihara dan menyejahterakan rakyat Papua. Berbagai kebijakan yang telah dicanangkan memang belum sepenuhnya berjalan. Namun demikian, menganggap bahwa Pemerintah RI saat ini tidak bersungguh-sungguh berkomitmen meningkatkan taraf hidup masyarakat juga tidaklah tepat. Sehubungan dengan itu, tulisan ini ingin membahas seputar persoalan bentuk tanggung jawab apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah di Era Reformasi ini, mengapa dalam pelaksanaan tanggung jawab itu masih ada kendala, bagaimana pula dengan peran pemerintah daerah. Masih terkait dengan persoalan itu, pembahasan juga akan menyentuh diskusi mengenai relevansi separatisme bagi rakyat Papua dan apakah ide atau gerakan separatism itu adalah keinginan dari seluruh rakyat Papua saat ini. Pembahasan artikel ini akan ditutup oleh pembahasan mengenai langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan agar Tanah Papua menjadi semakin berkeadilan, beradab dan demokratis.

 

Kata Kunci: otonomi khusus, paradigma, kebijakan, nasionalisme, separatisme


Full Text:

PDF

References


Buku

Al-Rahab, Amiruddin. 2010. Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme. Depok: Komunitas Bambu.

Anderson, Bobby.2015. Papua’s Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery.Honolulu: East-West Center.

Gurr, Ted Robert. 1993. Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts.Washington D.C: United States Institute of Peace Press.

Henders, Susan. 2004. Democratization and Identity, Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia. New York: Lexington Books.

Meteray, Bernarda. 2012. Nasionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta: Kompas.

Musa’ad, Mohammad Abud. 2012. Quo Vadis Otsus Papua, Diantara Tuntutan Rekonstruksi dan Referendum. Yogyakarta: Thafa Media.

Przeworski, Adam.1991. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

Questing the Unquestionable: An Overview of the Restoration of Papua into Republic of Indonesia, An Overview of The Restoration of Papua into the Republic of Indonesia. 2004. New York: Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United States.

Rankin, Katharine N dan Kanishka Goonawerdena. 2004. “The Political Economy and Cultural Politics of Ethnic Conflict in Asia” dalam Susan, Democratization and Identity, Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia. New York: Lexington Books.

Renan, Enest. 1996. “What is A Nation?” (Ou’est-ce Qu’une Nation?)”. Sebuah Pengantar Kuliah di Sorbonne, 11 Maret 1882, dalamGeoff Eley and Ronald Grigor Suny, ed. Becoming National: A Reader.New York and Oxford: Oxford University Press.

Schumpeter, Joseph. 1975. Capitalism, Socialism and Democracy.New York: Harper and Row.

Sinaga, Rosmaida dan Abdul Syukur.2013. Machmud Singgirei Rumagesan, Pejuang Integrasi Papua. Depok: Ruas.

Sumule, Agus, ed. 2003. Mencari Jalan Tengah, Otonomi Khusus Provinsi Papua. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Widjojo, Muridan S, ed.2009. Papua Road Map. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Al-Rahab, Amiruddin. 2006. “Operasi-Operasi Militer di Tanah Papua: Pagar Makan Tanaman?”. Jurnal Penelitian Politik. Vol.3. No.1.

Elisabeth, Adriana. 2006. “Dimensi Internasional Kasus Papua”. Jurnal Penelitian Politik, Vol.3. No.1.

Dokumen

“Bersama-sama Membangun Papua”. 2015. Policy Brief. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI Bekerjasama dengan Jaringan Damai Papua.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No IV tentang GBHN (1999-2004).

Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

Peraturan Presiden No.66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Penelitian Kinerja DPRD di Indonesia. 2014. Kerjasama Pusat Penelitian Politik-LIPI, Ditjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, dan The Australia Indonesia Partnership for Decentralisation.

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah .

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Surat Kabar

Tebay, Neles. 2016. “Menangani Pelanggaran HAM di Papua”. Kompas. 18 Juli 2016.

Tesis, Penelitian Disertasi dan Disertasi

Djopari, Johannes Rudolf Gerzon.1991.“Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (Suatu Studi Kasus tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari Tahun 1964 sampai Tahun 1984).Thesis Master. Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Hanita, Margaretha. 2010. “Demokrasi dan Politik Identitas: Studi Tentang Gerakan Koreri dan Hai di Papua”. Disertasi Doktoral. Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Jamal, Ode. 2016. “Kelompok Kepentingan dan Peran Politik: Studi Kasus Peran Barisan Merah Putih dalam Memperjuangkan Kuota Anggota DPR-Papua Bagi Orang Asli Papua (Pemilu 2009 dan 2014)”. Laporan Hasil Penelitian Disertasi. Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Kapura, Rafael. 2016. “Politik Anggaran di Propinsi Papua dan Papua Barat 2006-2011”, Disertasi Doktoral. Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Wawancara

Adriana Elisabeth, Pemerhati Masalah Papua dan Peneliti di Puslit Politik-LIPI, 25 Juli 2016 di Jakarta.

Ode Jamal, Staf Pengajar Universitas Cendrawasih, 2 Agustus 2016 di Depok.

Narasumber anonim, 14 Juni 2016.

Website

Afrianti, Desy dan Banjir Ambarita, “Mantan Menlu OPN: Papua Bagian NKRI Sudah Final”, 8 Mei 2013 dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/411144-mantan-menlu-opm-papua-bagian-nkri-sudah-final, diunduh pada 10 Oktober 2016.

Erdianto, Kristian , “Pemerintah Temukan Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua tak Sesuai Kebutuhan”, 16 Juli 2016, dalam http://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/06150091/Pemerintah.Temukan.Alokasi.Dana.Otsus.Pendidikan.di.Papua.Tak.Sesuai.Kebutuhan, diunduh pada 19 Agustus 2016.

“KPU Papua Siap Laksanakan Pilkada Langsung Serentak”, 22 Januari 2015, dalam http://sp.beritasatu.com/home/kpu-papua-siap-laksanakan-pilkada-langsung-serentak/7573, diunduh pada 22 Agustus 2016.

Lazore, “Ini Manfaat Dana Otsus sejak Lukas Enembe Gubernur Papua”, 16 April 2016, dalam http://kabarpapua.co/ini-manfaat-dana-otsus-sejak-lukas-enembe-gubernur-papua/, diunduh pada 20 Agustus 2016.

Levin, “Masyarakat Adat Jayapura Tolak Keberadaan Komite Nasional Papua Barat”, 12 Mei 2016, dalam http://www.wartaplus.com/masyarakat-adat-jayapura-tolak-keberadaan-komite-nasional-papua-barat/, diunduh pada 23 Agustus 2016.

Ody, Vedya, “Menteri PU dan Perumahan Rakyat Tinjau Lokasi Pembangunan Sejuta Rumah di Papua Barat”. 2 September 2016, dalam http://kabarpapua.co/menteri-pu-dan-perumahan-rakyat-tinjau-lokasi-pembangunan-sejuta-rumah-di-papua-barat/, diunduh pada 21 Agustus 2016.

Rasi, Fathor, “Tokoh Papua Tolak LSM Pengancam NKRI”, 12 Mei 2016, dalam http://rimanews.com/nasional/keamanan/read/20160512/280022/Tokoh-Papua-Tolak-LSM-Pengancam-NKRI, diunduh pada 21 Agustus 2016.

Ruth, Oki, “GEBRAK untuk Manokwari Kota Injil”, 23 Januari 2016 dalam http://kabarpapua.co/gebrak-untuk-manokwari-kota-injil/, diunduh pada 18 Agustus 2016.

Sekenyap, Elisa, “Luhut Berjanji Tuntaskan Masalah Pelanggaran HAM di Papua”, 17 Juni 2016 dalam http://suarapapua.com/2016/06/17/9804/, diunduh pada 20 Agustus 2016.

Supriyadi, Eko , “Tim Pemantau: Otsus Papua Berdampak Positif”, 22 Juni 2016 dalam http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/06/22/o95vg51-tim-pemantau-otsus-papua-berdampak-positif, diunduh pada 23 Agustus 2016.

Utama, Abraham dan Diah Utami, “Dana Otonomi Khusus Besar, Luhut Heran Papua Masih Bergejolak”, 19 Februari 2016, dalam http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160219131213-20-112052/dana-otonomi-khusus-besar-luhut-heran-papua-masih-bergejolak/, diunduh pada 20 Agustus 2016.

Utama, Abraham, “Enam Bupati Baru Papua Didesak Tak Habiskan Waktu di Jakarta”, 17 Februari 2016, dalam http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217104913-20-111487/enam-bupati-baru-papua-didesak-tak-habiskan-waktu-di-jakarta/, diunduh pada 20 Agustus 2016.

www.papua.go.id, diunduh pada 21 Agustus 2016.




DOI: http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.313

Article Metrics

Abstract view : 96 times
PDF - 277 times

Copyright (c) 2018 Jurnal Pertahanan & Bela Negara

View My StatCounter