Jurnal Pertahanan dan Bela Negara is a platform for lecturers, researchers, and students to enhance their academic qualifications and competencies while contributing intellectually to the development of Defense and State Defense studies through scholarly writings, including studies and research outcomes. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara is published quarterly, at the end of April, August, and December each year. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara published by Indonesia Defense University. The articles in Jurnal Pertahanan dan Bela Negara collectively contribute to a comprehensive understanding of defense and state defense issues, enhancing a nation's security and resilience. More details about Focus and Scope, please click HERE. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara has been certified as a Scientific Journal by the Indonesian Ministry of Education, Culture, Research, and Technology through Accreditation Decree Number 10/C/C3/DT.05.00/2025, dated March 21, 2025, and is valid until Volume 16, Number 2, Year 2026 Jurnal Pertahanan dan Bela Negara has been registered with the International Standard Serial Number (ISSN). e-ISSN: 2620-7400 p-ISSN: 2620-5262
Republic of Indonesia Defense University
Proposed Policy for Journals That Offer Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). Proposed Policy for Journals That Offer Delayed Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication, with the work [SPECIFY PERIOD OF TIME] after publication simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
SPATIAL IDENTIFICATION OF CRITICAL LOGISTICS INFRASTRUCTURE AS NATIONAL VITAL OBJECTS: A NETWORK RESILIENCE APPROACH TO MEGATHRUST CONTINGENCIES
PASTE/TEXT YOUR ABSTRAX TEXT HEREThe looming threat of a Megathrust earthquake and tsunami along the southern coast of Java compromises not only human safety but also the operational readiness of regional defense and national security. While existing literature predominantly focuses on outbound evacuation flows, there is a critical gap in assessing the resilience of inbound logistics supply chains essential for emergency response operations. This study aims to identify strategic road segments qualifying as National Vital Objects and to delineate isolated territories necessitating Military Operations Other Than War (MOOTW). By employing a spatial network science approach, specifically utilizing Betweenness Centrality algorithms and Network Robustness simulations within the Palabuhanratu road network, this research models the systemic breakdown of access under tsunami inundation scenario, by applying a binary failure threshold of flow depth hmax > 0.3m. The quantitative analysis identifies "Jalan Lintas Jabar Selatan" as the critical logistics backbone, exhibiting the highest vitality score of 0.19, representing the dominant outlier compared to other arterial corridors in the network. Concurrently, the hazard simulation reveals the formation of tactical isolation clusters in Citarik and Palabuhanratu, where 22.45% of the network nodes experience total access severance (cut-off). These findings underscore the strategic imperative for establishing joint contingency plans that integrate air-bridge and maritime access capabilities to ensure the continuity of national defense logistics during crisis contingencies.
DINAMIKA HAK ASASI MANUSIA DAN BELA NEGARA: ANTARA KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL DAN KEBEBASAN INDIVIDU
Kewajiban bela negara merupakan prinsip konstitusional dalam sistem pertahanan Indonesia, namun implementasinya memicu diskursus mengenai harmonisasi antara kewajiban warga negara dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini menganalisis kebijakan bela negara Indonesia dalam kerangka HAM melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur komparatif terhadap model kebijakan di Korea Selatan, Swiss, dan Finlandia. Penelitian ini mengkaji kontradiksi antara kewajiban konstitusional bela negara dan perlindungan hak individu, serta menawarkan kerangka kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebebasan sipil. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi bela negara yang menekankan partisipasi warga negara dengan mekanisme perlindungan hak, khususnya terkait prinsip kesukarelaan, hak keberatan berdasarkan keyakinan (conscientious objection), dan ketersediaan jalur partisipasi non-militer. Studi komparatif menyimpulkan bahwa integrasi pertahanan nasional dan HAM dapat dicapai melalui layanan sipil alternatif, tem pertahanan berbasis masyarakat, serta tata kelola mobilisasi yang transparan. Penelitian ini mengusulkan konsep harmonisasi bela negara dan HAM dalam sistem pertahanan Indonesia yang inklusif.
Copyright (c) 2026 Nebula Fauzan Hasani, Ridwan Ridwan
MODERNISASI ALUTSISTA TNI ANGKATAN LAUT PERIODE 2020-2029 SEBAGAI REALISASI KONSEP SEA POWER
Penelitian ini menganalisis bagaimana modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) periode 2020–2029 sebagai instrumen strategis dalam realisasi Sea Power, deterrence by denial, dan naval diplomacy Indonesia. Metode penelitian kualitatif sekuensial digunakan dengan mengintegrasikan analisis bibliometrik melalui perangkat VOSviewer untuk memetakan tren akademik serta analisis dokumen kualitatif terhadap laporan resmi, dokumen kebijakan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Minimum Essential Force (MEF) dan Optimum Essential Force (OEF) menjadi kerangka fundamental dalam transformasi postur TNI AL. Kombinasi antara pemenuhan kebutuhan minimum pada fase MEF dengan penekanan pada kualitas, combat readiness, dan optimalisasi aset pada fase OEF yang mencakup pengadaan fregat Brawijaya class, Balaputeradewa class, serta kapal selam telah memproyeksikan peningkatan kapabilitas TNI AL dari green water navy menuju blue water navy. Modernisasi ini secara signifikan meningkatkan kemampuan deterrence by denial melalui penguatan sistem sensor, radar, dan proyeksi daya tembak. Selain itu, peningkatan aset strategis ini memperluas ruang lingkup naval diplomacy Indonesia melalui latihan multilateral dan port visit. Implikasinya, realisasi Sea Power melalui modernisasi alutsista tidak hanya memperkuat pertahanan nasional tetapi juga memperkokoh pengaruh dan posisi tawar Indonesia dalam stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.
Copyright (c) 2026 Arie Petra Levy, Andhika Fathir Radjasa, Muhammad Arief Prawira Nugraha
ANALISIS STRATEGI KERJA SAMA PANGAN INDONESIA-THAILAND DALAM MENDUKUNG STABILITAS PANGAN REGIONAL
Ketahanan pangan merupakan isu strategis di kawasan Asia Tenggara, terutama bagi Indonesia yang menghadapi tantangan dalam ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Thailand, sebagai eksportir beras terbesar di kawasan, menjadi mitra penting dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Indonesia dalam menjalin kerja sama pangan dengan Thailand serta kontribusinya terhadap stabilitas pangan di Asia Tenggara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan publikasi resmi ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia–Thailand tidak hanya mencakup perdagangan beras, tetapi juga kolaborasi teknis dalam riset pertanian, transfer teknologi, dan mekanisme cadangan beras regional seperti ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR). Strategi diplomasi pangan Indonesia mencerminkan sinergi antara diplomasi ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan solidaritas kawasan. Implementasi kerja sama ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketersediaan dan stabilitas pangan nasional, serta memperkuat integrasi kebijakan pangan di ASEAN. Dengan demikian, kerja sama Indonesia–Thailand dapat menjadi model kolaborasi regional dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di Asia Tenggara.
Copyright (c) 2026 Andhara Refa Yunia Utari, Fitri Yanti, Yulia Rimapradesi
KAJIAN EFEKTIVITAS PEMBUDAYAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025: TEMUAN, EVALUASI, DAN REKOMENDASI STRATEGIS
Kajian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pembudayaan pembinaan ideologi Pancasila pada tahun 2025, menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif evaluatif dengan melibatkan 5.356 responden dari 18 provinsi dan 125 kabupaten/kota. Analisis dilakukan berdasarkan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) oleh Daniel L. Stufflebeam (2003 & 2014), yang menekankan evaluasi berorientasi keputusan. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas program secara keseluruhan sangat tinggi, mencapai indeks 85,33%. Analisis CIPP mengungkapkan bahwa program memiliki konteks (Context) yang kuat dan relevan secara nasional, serta proses (Process) pelaksanaan yang sangat efektif, ditandai oleh antusiasme dan partisipasi tinggi (>80%), kualitas fasilitator dan materi yang sangat baik (>85%). Dampak (Product) program juga signifikan, terlihat dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman (>90%), dampak sosial positif terhadap toleransi dan persatuan (indeks tertinggi 86,31%), serta motivasi perubahan perilaku (>80%). Meskipun demikian, kajian mengidentifikasi celah pada komponen Input, di mana strategi komunikasi digital BPIP untuk menjangkau audiens pada tahap awal (awareness) dinilai belum optimal, dengan adanya mismatch antara preferensi media digital masyarakat (Instagram, TikTok, Facebook dominan) dengan tingkat interaksi pada kanal resmi BPIP yang masih rendah. Rekomendasi utama menekankan perlunya BPIP untuk mengoptimalkan strategi input digital guna memperluas jangkauan dan engagement awal, sambil terus mempertahankan dan memperkuat proses pelaksanaan program yang telah terbukti efektif. Hal ini memerlukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian strategi adaptif agar Pancasila tetap relevan dan efektif di tengah dinamika perubahan. Pembatasan kajian meliputi sifat deskriptif kuantitatif, data berbasis persepsi, cakupan wilayah, dan keterbatasan instrumen kuesioner.