PENETAPAN AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) DALAM RANGKA MENDUKUNG KEDAULATAN WILAYAH UDARA NASIONAL

Marsono Marsono, Deni D.A.R.

Abstract


Salah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah udara nasional adalah dengan menetapkan Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang dibentuk atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan identifikasi pesawat udara asing.  ADIZ Indonesia yang telah ditetapkan pada saat ini belum ideal, karena masih berada di atas pulau Jawa dan sekitarnya, yang masih belum memadai dihadapkan pada luas wilayah Indonesia. Untuk itu dilakukan penelitian tentang hal tersebut dengan tujuan untuk menganalisis kondisi ADIZ Indonesia saat ini, upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menetapkan kembali ADIZ Indonesia agar dapat mendukung kedaulatan wilayah udara nasional, dan ketentuan penetapan ADIZ yang sesuai dengan hukum udara Internasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADIZ Indonesia saat ini berada di wilayah udara sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan sebagian kecil Pulau Sumbawa bagian barat, tidak berada di luar wilayah laut teritorial (ZEE). Upaya-upaya untuk menetapkan kembali wilayah ADIZ Indonesia telah dilaksanakan melalui forum diskusi atau FGD yang diselenggarakan di BNPP, dan penetapan ADIZ Indonesia sudah berdasarkan hukum kebiasaan internasional saat itu.

Kata Kunci: ADIZ, identifikasi pesawat, kedaulatan wilayah udara, hukum udara


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

B., Cheng. 1982. The Law of International Transport. London: Institute of World Affair.

C.Q., Cristol. 1982. The Modern International Law of Outer Space. New York: Pergamon Press.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT. Alumni.

Markas Besar TNI AU. 2000. Buku Panduan Perwira Hukum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Jakarta: Diskumau.

Martono, K. 2007. Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mauna Boer. 2005. Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT Alumni.

Muberman, A. Michael dan Mattew B. Miles. 2009. “Manajemen Data dan Metode Analisis” dalam Handbook of Qualitative Research, eds. Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincolin, terjemahan Dariyatno, dkk

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

N. M., Matte. Ed. 1983. Annal of Air Law and Space Law. Vol. III. Toronto, Canada: The Carswell Company, Ltd.

Suradinata, Ermaya. 2005. Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI. Jakarta: Suara Bebas.

Priyatna, Abdurrasyid. 2013. Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967. Bandung: Binacipta.

Undang-Undang/Peraturan

Konvensi Paris 1919.

Konvensi Tokyo 1963.

The Outer Space Treaty of 1967.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Website

Pebrianto, Dony Yusra, “Hukum Udara Nasional dan Internasional”, dalam http://nela-

febriz.blogspot.co.id/2011/09/hukum -udara-nasional-daninternasional.html, diakses pada 7 Oktober 2017.




Flag Counter